Komisi HAK KAM Gelar “Seminar Gereja Katolik dan Politik”


RD Benno Ola Tage membuka sesi seminar di samping RD Anton Moa RP Ivo Sinaga dan RD Benny Susetyo

MEDAN – Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) KAM, Jumat (23/3/2018), menghelat “Seminar Gereja Katolik dan Politik” di Catholic Center KAM, Medan. Melalui jajaran panitia, Komisi HAK KAM menyampaikan, tujuan kegiatan ini guna mengasah wawasan dan menentukan sikap agama Katolik terhadap perhelatan Pilkada Sumut 2018, dengan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Komisi HAK KAM, RD Benno Olla Tage, bertindak sebagai moderator memperkenalkan tiga pemateri dalam seminar ini. Yakni, Ketua Komisi Kerawam KAM, RP Ivo Sinaga OFM Cap, Dosen Theologi Moral STFT Pematangsiantar, RD Antonius Moa Tolipung, dan Penasihat di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), RD. Benny Susetyo.

Dalam kata sambutan, Vikjen KAM, RP Elias Sembiring OFM Cap memberi apresiasi penyelenggaraan seminar ini, sebagai referensi Gereja KAM menjelang Pilkada serentak di daerah-daerah di Sumatera Utara. “Dalam Gaudium et Spes telah menekankan bahwa Gereja wajib berperan dalam ranah politik. Terutama karena kekuasaan politik dari negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.”

Pastor Elias juga mengutip pandangan dari negeri pizza mengenai politik, sebagai ilustrasi, “Kata orang Italia, politik itu seperti dapur. Tidak akan pernah benar-benar bersih. Tetapi, harus selalu ada tindakan untuk membuat dapur bersih. Demikianlah kiranya Gereja berperan dalam ranah politik ini, menjaganya untuk ‘bersih’,” ucapnya.

Pastor Ivo, dalam presentasinya, mengutip kata mutiara Aristoteles: “Politik merupakan seni mengelola kekuasaan mengelola kekuasaan dengan konstitusi (politeia) demi kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan upaya Gereja untuk mewujudkan bonnum communae atau kebaikan bersama,” kata Imam Kapusin tersebut.

“Di samping itu, Paus Fransiskus juga mengatakan agar para Imam memindahkan ‘altar’ ke tengah umat. Pesan ini adalah dorongan agar Gereja tak berkutat di lingkungan dalam saja,” ujar Pastor Ivo, seraya mengutip semboyan Uskup Emeritus Semarang, (alm.) Mgr. Soegijapranata ‘100% Katolik, 100% Indonesia.’

Dalam pemaparan Pastor Ivo, peran Gereja Katolik sangat kerdil jika hanya turut dalam memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Sebagaimana juga termaktub dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), hendaknya hirarki Gereja bekerja pada politik etis. Sementara kalangan awam Katolik berkarya di bidang politik praktis.”

Sementara, RD Antonius menyoroti adanya kekeliruan pandangan bahwa Gereja hanya melibatkan para Pastor dan Suster. “Kerap terjadi bahwa kalangan awam tidak memasukkan dirinya sebagai bagian dari Gereja,” ujar Imam Diosesan dari Keuskupan Pangkalpinang tersebut.

Pastor Anton mengingatkan, keterlibatan Gereja di ranah politik adalah demi martabat manusia. “Untuk mencapai tujuan tersebut, Gereja harus menghasilkan kader-kader politik yang handal.”

Dia mencatat, keterlibatan Gereja di bidang politik hendaknya tidak hanya ikut Pemilu/ Pilkada. “Di samping itu, Gereja turut menyumbang SDM yang berintegritas, beriman dan bermoral. Gererja juga hendaknya turut serta menentukan kebijakan-kebijakan lewat awam yang duduk di legislatif dan eksekutif.”

RD. Benny memulai materinya dengan kajian terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017. “Dalam pemilihan gubernur Jakarta itu terjadi pembelahan isu, yakni ‘agama’ dan ‘nasionalis’,” ujar Imam Diosesan di Keuskupan Malang.

Dalam pandangannya, upaya senada juga bakal berlangsung di Pilkada tahun ini. “Walaupun yang belakangan turut disebarluaskan adalah sentimen kedaerahan. Yang kemudian digoreng menjadi hoaks bersama isu agama, PKI dan SARA. Inilah kita ketahui sebagai propaganda atau upaya memutarbalikkan fakta. Tentu saja demi memenangkan persaingan merebut suara pemilih.”

Pastor Benny menasihati, agar umat Katolik tak sampai salah memilih calon pemimpin daerah di pesta demokrasi tahun ini. “Jangan sampai mencoblos untuk pemimpin karbitan. Tipikalnya adalah: suka obral janji, tapi tidak memiliki visi yang jelas. Jangan memilih calon pemimpin yang jual kecap. Di samping itu calon pemimpin demikian juga tak ada keberpihakan kepada semua lapisan masyarakat,” katanya.

Menutup pemaparannya, Pastor Benny memberikan penjelasan mengenai Lima Isu Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. “Kelimanya adalah: Pemahaman Pancasila, Inklusi Sosial, Keadilan Sosial, Pelembagaan Pancasila, dan Keteladanan Pancasila.”

(Ananta Bangun)

Comments are closed.